FSPMI Gorontalo Apresiasi Penetapan UMP 2027, Minta Pengawasan Perusahaan Diperketat

oleh
oleh
Foto ilustrasi.

HABARI.ID I Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo mengapresiasi keputusan Gubernur Gorontalo yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.748.000.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Gorontalo, Andrika Hasan, menyusul penetapan UMP 2027 yang mengalami kenaikan sekitar 10,07 persen dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.405.144.

Menurut Andrika, meskipun angka yang ditetapkan bukan merupakan usulan dari unsur serikat pekerja, nominal tersebut tetap menjadi salah satu angka rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo setelah melalui rapat pleno pembahasan UMP 2027.

Ia menjelaskan, dalam rapat pleno tersebut terdapat dua usulan angka UMP dari masing-masing unsur. Unsur serikat pekerja mengusulkan sebesar Rp3.787.202, sedangkan asosiasi pengusaha mengusulkan Rp3.747.947.

Dari kedua usulan tersebut, Gubernur Gorontalo menetapkan angka berdasarkan usulan asosiasi pengusaha yang kemudian dibulatkan menjadi Rp3.748.000.

“Kalau melihat kedua angka rekomendasi tersebut, sebenarnya selisihnya hanya Rp39.202. Kami menghargai keputusan Gubernur Gorontalo karena angka yang ditetapkan juga merupakan salah satu rekomendasi yang dibahas dalam Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo,” ujar Andrika.

Ia menambahkan, penetapan UMP di setiap provinsi telah memiliki mekanisme dan aturan tersendiri. Perhitungan UMP 2027 mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan UMP 2027.

Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu menghormati mekanisme penetapan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Andrika juga menjelaskan bahwa UMP 2027 mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 bagi perusahaan di wilayah Provinsi Gorontalo. 

Sementara itu, daerah yang telah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) perlu melakukan rapat pleno untuk menetapkan besaran UMK masing-masing, dengan ketentuan nilainya lebih tinggi dari UMP.

Meski demikian, FSPMI mengingatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), agar tidak berhenti pada penetapan melalui surat keputusan gubernur semata.

Menurut Andrika, pengawas ketenagakerjaan harus turun langsung melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan ketentuan UMP 2027 benar-benar dilaksanakan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, Disnakertrans melalui pengawas ketenagakerjaan wajib memastikan UMP 2027 diterapkan di seluruh perusahaan. Jangan sampai SK Gubernur hanya berlaku di atas kertas, tetapi tidak dilaksanakan oleh perusahaan,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan upah minimum. Pengawasan harus dilakukan secara berkala, disertai pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.

Andrika menyebut, pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, serta UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Di akhir pernyataannya, Andrika berharap penetapan UMP 2027 tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya di Provinsi Gorontalo.

“Harapan kami, semoga UMP 2027 ini benar-benar dijalankan oleh seluruh perusahaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh pekerja atau buruh beserta keluarganya di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.(bm/habari.id).

Baca berita kami lainnya di