HABARI.ID, DEPROV | Forum Asosiasi Guru Honorer mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo perihal tidak tersedianya formasi guru pendidikan ekonomi dalam daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Gorontalo, Selasa (23/05/2023).
Keterbatasan guru pengajar pendidikan ekonomi yang masih minim di Gorontalo memicu sejumlah guru honorer meminta untuk dipertemukan Disdikbud dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo selaku panitia pendaftaran PPPK atau Panitia Seleksi Daerah (Panselda) untuk membuka formasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ketua Forum Asosiasi Guru Honorer Zulfikar Ladiku menjelaskan ada sekitar 117 honorer, yang menjerit dan nasibnya masih terkatung-katung. Beberapa diantaranya adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, kendati sudah ada yang lebih dari dua tahun mengabdi.
“Kita ambil melalui analisis kebutuhan guru, hampir semua sekolah di Gorontalo belum memiliki guru pendidikan ekonomi. Itu salah satu contohnya, mereka sudah bertahun tahun mengajar tapi formasi untuk pendaftaran PPPK tidak terakomodir,” ungkap Zulfikar Ladiku selepas rapat dengar pendapat, Senin (22/05/2023).
Keluhan dan kekecewaan dari sejumlah guru honorer itu sudah diterima oleh Ketua maupun anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo. Hamid Kuna menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun BKD harus mampu menangani keluhan itu dan meninjau lagi Dapodik, agar formasi yang dikeluhkan bisa dibuka.
“Kami akan bekerja sama dengan OPD terkait dan stakeholder lainnya untuk mencari solusi yang adil dan bagi semua pihak terkait penempatan PPPK di Gorontalo. Kami meminta Disdikbud meninjau kembali terhadap data yang ada di Dapodik, kami dari DPRD berharap kepada 117 orang PPPK harus secepatnya terakomodir,” ungkap Ketua Komisi IV Deprov Gorontalo Hamid Kuna.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Rudi Daenunu mengatakan jika sistem Dapodik bakal diperbaharui dalam waktu yang tidak lama. “Hasil diskusi dan rekomendasi akan secepatnya kami tindaklanjuti secara konkret terhadap aduan dan laporan yang telah diajukan oleh guru-guru honorer,” tandasnya. (yandi/habari.id).
