HABARI.ID, DEPROV | Pengurusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Gorontalo masih menjadi persoalan bagi warga setempat. Kendati DTKS menjadi sangat penting dan wajib, bahkan menjadi acuan utama untuk memperoleh kucuran bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, Senin (12/06/2023).
Masalah DTKS rupanya mencuat dalam reses masa persidangan ketiga yang dilangsungkan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sulyanto Pateda di Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan Sipatana. Lebih dari lima orang perempuan menyuarakan sulitnya mengurus DTKS di kantor kelurahan setempat.
“Aspirasi hari ini di Kelurahan Bulotadaa Dead Lock. Karena aspirasi yang saya serap hanya pengeluhan dati warga tentang sulitnya mengurus DTKS susah dan dipersulit oleh pihak kelurahan,” ungkap Sulyanto Pateda.
Sulyanto sudah mencatat sebagian nama warga yang mengeluh soal DTKS, nantinya nama itu bakal ia jadikan sampel untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Apalagi bantuan dari Pemprov Gorontalo sangat berlimpah dan sangat mubazir jika tidak tersalurkan kepada masyarakat.
“Contohnya aaja bantuan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang ada di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, jumlahnya sangat besar tapi itu harus masuk dulu di DTKS, totalnya sekitar Rp 2,5 juta, belum lagi bantuan Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) maupun dari OPD lain,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu sangat menyayangkan tindakan pihak kelurahan yang diduga mempersulit warga mengurus DTKS. Bahkan menurut salah satu warga atau Ibu Mardiah mengaku tidak bisa berharap banyak meski bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo tersedia begitu banyak.
“Tidak ada gunanya menyampaikan aspirasi, meminta bantuan, sedangkan kami terbentur dengan pengurusan DTKS. Yang pihak kelurahan utamakan mungkin hanya dari kalangan keluarga saja, sementara kami dipersulit,” kata Mardiah kepada Sulyanto Pateda. (dik/habari.id)
