HABARI.ID, PEMPROV | Dalam rangka memperkuat komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi bersama Tim Penilai Internal Zona Integritas dari Inspektorat Provinsi Gorontalo. Rapat ini digelar di ruang kerja Kepala BPSDM dan dihadiri oleh Kepala BPSDM, Sekretaris, para Kepala Bidang, serta perwakilan Widyaiswara.
Memasuki tahun ketiga dalam pembangunan Zona Integritas, BPSDM terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pada kesempatan ini, Tim Penilai Internal menyampaikan hasil evaluasi dan sejumlah catatan penting dari Tim Penilai Nasional yang menjadi bahan refleksi untuk penilaian tahun 2025.
Catatan Evaluasi Tim Penilai Nasional, yakni, perencanaan Zona Integritas yang Kurang Terstruktur. Perencanaan pembangunan ZI di BPSDM dinilai masih bersifat normatif, khususnya dalam penentuan tim, penetapan target, pelaksanaan program, serta proses monitoring dan evaluasi (monev) yang belum sistematis dan terperinci.
Tidak Adanya Mekanisme Monev Pasca-Diklat. Belum tersedia sistem untuk menilai dampak pelatihan atau diklat terhadap peningkatan kinerja pegawai. Survei atau pemantauan pasca-diklat belum menjadi bagian dari sistem evaluasi yang berjalan.
Belum Tersedia Talent Pool dan Perencanaan Diklat Berbasis Kompetensi. Meskipun sudah dilakukan pemetaan gap kompetensi untuk jabatan tertentu, BPSDM belum memiliki sistem talent pool serta belum menyusun rencana pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi sebagian besar pegawai, termasuk pejabat fungsional.
Sebagai tindak lanjut, Tim Penilai Nasional menyampaikan beberapa rekomendasi strategis, antara lain : Menyusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan rinci, meliputi pembentukan tim pelaksana yang kompeten lengkap dengan tugas dan tanggung jawab, penetapan target capaian yang spesifik, terukur, realistis dan berbasis waktu, serta pelaksanaan monev secara berkala.
Membangun sistem monitoring dan evaluasi pasca-diklat, untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja, membangun sistem talent pool dan menyusun rencana diklat berbasis kompetensi guna mendukung pengembangan SDM yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Budiyanto Sidiki dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh jajaran BPSDM siap melakukan langkah-langkah korektif secara menyeluruh. Budi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang dan perencanaan yang terintegrasi agar pembangunan Zona Integritas tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar membawa perubahan budaya kerja dan menjadi nilai jual untuk BPSDM dalam bersaing dengan BPSDM daerah lain.
Melalui rapat ini, Kepala BPSDM menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dan memastikan seluruh perangkat organisasi bergerak dalam satu arah untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. (adv/habari.id)
