HABARI.ID, DEPROV | Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Meyke Camaru mengusulkan pemasangan papan nama bagi keluarga yang dinilai tidak layak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Pasalnya, di beberapa wilayah terdapat masyarakat dalam kategori mampu atau tidak kesulitan ekonomi masih terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berdasarkan hasil reses masa persidangan kedua tahun 2022-2023 di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Senin (06/02/2023). Berkembang informasi bahwa warga yang layak terdaftar di DTKS malah tidak tercover padahal mengalami himpitan ekonomi sehingga kadang bantuan menjadi tidak tepat sasaran.
“Harusnya warga dalam kategori mampu ini punya budaya malu, kini budaya itu hilang. Artinya, di luar sana banyak masyarakat masih layak mendapat bantuan, tapi ada masyarakat tingkat ekonomi berkecukupan menerima bantuan.
Bahkan menurut informasi, disinyalir ada oknum Lurah maupun PNS yang datanya dipergunakan. Ini menjadi contoh buruk dan kami akan tindaklanjuti, apalagi menyangkut aparat. Hal-hal seperti itu tidak boleh dibiarkan jika ada komponen baik Lurah atau PNS yang tidak patut dalam DTKS tidak bisa dibiarkan,” jelas Meyke Camaru.
Aleg dari Partai Golkar itu mengungkapkan berdasarkan informasi dari Lurah setempat beberapa warga yang mampu masuk di DTKS padahal telah dikeluarkan dari daftar. Akan tetapi nama tersebut masih muncul kembali dan menerima bantuan.
“Kalau sudah dikeluarkan dari usulan namun masih muncul lagi berarti ada kesalahan sistem karena itu berjenjang dari bawah sampai ke pemerintah pusat. Tapi memang sistem ini tidak sendirinya otomatis, paling tidak semua komponen yang masuk DTKS itu sadar diri.
Yang saya inginkan itu meletakan papan di depan rumah penerima DTKS. Saya rasa yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban moral, rumah yang tidak layak letakkan papan agar ada sanksi moral terhadap oknum yang menerima bantuan tersebut. Segera akan kami seriusi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkap Meyke. (dik/habari.id)
