HABARI.ID, PEMPROV | Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menanggapi protes Walikota Gorontalo, terkait penyaluran bantuan di wilayah Kota Gorontalo. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone menjelaskan
Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) adalah bantuan yang menyasar kepada masyarakat se Provinsi Gorontalo yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada dalam desil 1 dan sebagian desil 2 atau yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah dan layak untuk diberikan bantuan pangan tersebut.
Dikatakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaannya selalu melakukan koordinasi yang intens khususnya dengan aparat di tingkat desa maupun kelurahan dan selalu menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati dan Walikota.
“Untuk penetapan penerima saja sudah kami koordinasikan, kami kirimkan nama-nama yang ada dalam desil 1 dan 2 tersebut ke masing-masing desa dan kelurahan untuk disusun prioritasnya melalui mekanisme musyawarah desa maupun kelurahan yang melibatkan unsur – unsur terkait di desa maupun kelurahan, mengingat tidak semua dalam daftar tersebut bisa tercover karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Prosesnya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, meskipun mengalami efisiensi anggaran namun dengan kebijakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta para Aleg di Provinsi Gorontalo mengusulkan bahwa kegiatan ini harus tetap ada, karena masih banyak masyarakat desil 1 dan desil 2 yang sangat membutuhkan bantuan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat untuk sedikit mengurangi pengeluarannya.
Selain BLP3G Pak Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyerahkan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bantuan usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) khusus untuk masyarakat kurang mampu tapi memiliki usaha kecil – kecilan sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
“Terkait pelaksanaannya di Kota Gorontalo, sebenarnya kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk Walikota Gorontalo, memang suratnya kemalaman karena kami masih menunggu kepastian pelaksanaan Pelantikan Bupati Gorontalo Utara jangan sampai berbenturan dengan jadwal BLP3G pada hari Jumat mengingat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan hadir pada kegiatan tesebut, setelah mendapatkan kepastian bahwa pelaksanaan BLP3G dapat dilaksanakan hari Jumat kemudian kami memproses secara berjenjang surat pemberitahuan kepada Walikota dan untuk mempercepat kami juga mengirimkan surat tersebut kepada Sekda Kota Gorontalo dan Kepala Dinas Sosial Kota Gorontalo untuk mengantisipasi surat fisik terlambat sampai ke Pak Wali,” urainya.
Dikatakan tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak lain untuk membantu masyarakat dan berharap ini tidak berpolemik. Dengan selesainya pelaksanaan BLP3G di Kota Gorontalo maka sudah 3 wilayah yang tuntas distrbusinya yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo serta sebagian Kabupaten Gorontalo Utara. “Terima kasih kami sampaikan untuk Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo serta Kabupaten Gorontalo Utara sementara untuk Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato juga sudah teragendakan pelaksanannya,” pungkasnya. (adv/habari.id)
