HABARI.ID, DEKOT I Raker atau rapat kerja Komisi III DPRD Kota Gorontalo di Ruang Aula Satu Kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (17/02/2026) tentang kesiapan pembangunan infrastruktur tahun 2026 di Kota Gorontalo, melahirkan tiga kesimpulan strategis.
Kata Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Hi. Ariston Tilameo, rapat kerja yang menghadirkan sebanyak 14 pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo itu, bertujuan untuk memastikan perencanaan program Pemerintah Daerah di tahun ini berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jadi agenda rapat kerja Komisi III DPRD Kota Gorontalo tadi, dihadiri Asisten II, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Perikanan Kelautan, DLH, Badan Keuangan, Kabag Pembangunan dan Kabag UKPBJ,” jelas Ariston.
“Fokus dari pembahasan tadi tentang evaluasi perencanaan dan pengawasan infrastruktur sesuai dengan RKA atau Rencana Kerja Anggaran tahun 2026, yang tertuang pada dokumen Perda APBD 2026 Kota Gorontalo,” timpalnya.
Sementara itu secara rinci Anggota Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar sampaikan untuk fokus pembangunan seperti penanganan infrastruktur jalan, trotoar, drainase dan pembangunan lainnya.
Sedangkan dalam pengawasan proyek, Komisi III DPRD Kota Gorontalo melakukan foungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah dan memastikan target pembangunan tercapai.
“Pada kesimpulannya Komisi III DPRD Kota Gorontalo berharap, RKA tahun 2026 dapat disusun secara lebih metang, terarah dan akuntabel. Sehingga pelaksanaan pembangunan kedepan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ..,”
“Kami juga berharap, pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta perencanaan pembangunan berkelanjutan ..,”
“Terakhir, dalam proyek pembangunan jalan, trotoar, drainase dan tata ruang kami mendorong sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi serta pusat untuk menyiasati keterbatasan anggaran,” pungkasnya.(bm/habari.id).
