HABARI.ID, PEMPROV | Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan di bidang pengasuhan alternatif. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengasuhan Alternatif Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini sukses digelar dengan partisipasi aktif berbagai instansi terkait di Provinsi Gorontalo.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan bimtek ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pengasuhan anak. Menurutnya, seluruh proses pengasuhan alternatif—baik pengasuhan berbasis keluarga pengganti maupun pengasuhan dalam lembaga—harus sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Sagita menjelaskan bahwa dinamika pengasuhan alternatif di daerah semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius. “Berbagai kasus yang muncul mulai dari ketidaksesuaian prosedur penyerahan anak di fasilitas kesehatan, penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), hingga persoalan status hukum anak, menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sagita mengungkapkan bahwa melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD se-Provinsi Gorontalo, serta Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah langkah penting untuk mencegah praktik adopsi ilegal dan penyerahan anak tanpa prosedur. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengangkatan anak yang benar sering kali menyebabkan status anak angkat tidak sah secara hukum, sekaligus meningkatkan risiko kerentanan anak.
Selain itu, Sagita menyoroti bahwa prosedur penempatan anak di LKSA juga masih sering dilakukan tanpa mengikuti tata cara yang ditetapkan. “Karena itu, peningkatan pemahaman, koordinasi lintas sektor, serta keseragaman langkah penanganan sangat diperlukan, terutama bagi pihak yang menangani proses persalinan, penemuan bayi, dan kasus anak berisiko tinggi,” jelasnya.
Melalui bimtek ini, Dinas Sosial berharap peserta mampu memahami regulasi terkait pengasuhan alternatif, mengidentifikasi permasalahan di lapangan beserta solusi penyelesaiannya, serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pengasuhan alternatif, baik berbasis keluarga pengganti maupun melalui lembaga.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber profesional dari Kementerian Sosial RI, yaitu Hari Setiadi, Peksos Ahli Madya sekaligus Ketua Pokja Pengasuhan Alternatif pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, serta narasumber dari Yayasan Sayap Ibu Jakarta, yaitu Retno Susilowati Hernowo (Ketua Bidang Pengentasan Anak) dan Sudarno (Kepala Pelaksana Yayasan Sayap Ibu Jakarta). Peserta terdiri dari berbagai unsur OPD, lembaga layanan, serta LKSA se-Provinsi Gorontalo. (adv/habari.id)
