HABARI.ID | Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Nasir Majid mendesak Pemerintah Daerah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) di Gorontalo.
Nasir menegaskan bahwa nakes merupakan garda terdepan pada sektor kesehatan, apalagi di massa pandemi covid 19 nakes juga memilkul beban berat dalam menangani wabah virus corona.
“Harusnya pembayaran insentif untuk nakes tidak boleh lambat. Pemerintah daerah harus peka karena mereka bertaruh nyawa saat ini.
Makannya tidak boleh terlambat hal-hal seperti itu,” tegas Nasir saat ditemui di kantor DPD Partai Gerindra, Minggu (25/07/2021).
Menurut Nasir yang juga anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dirinya telah mendapat intruksi langsung dari Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani melalui aplikasi WhatsApp untuk berdiskusi dengan kepala daerah terkait insentif tenaga kesehatan.
“Kami atas perintah Sekjen Partai Gerindra agar seluruh DPRD di daerah untuk mendesak dan terus mendorong agar pemerintah daerah mendahulukan pembayaran insentif bagi nakes agar segera diselesaikan,” jelas Nasir.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta seluruh anggota DPRD-nya berdiskusi bersama pimpinan daerah agar pencairan insentif yang selama ini tersendat bisa segera diterima.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing,” kata Muzani, Sabtu (24/07/2021) sebagaimana yang dilansir dari Detik.com
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membayarkan sebanyak 52,72 Persen insentif bagi tenaga kesehatan. Persentase itu jika dirupiahkan sebesar Rp. 7.57 miliar dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 14.36 miliar.
Laporan Badan Keuangan Pemprov Gorontalo menyebut serapan anggaran untuk insentif nakes terbilang sangat baik. Hingga 23 Juli 2021 Pemprov sudah membayarkan Rp7,57 miliar atau 52,72 Persen dari total insentif nakes.
Rinciannya Rp. 1,22 miliar untuk 154 orang dokter spesialis, Rp. 761 juta untuk 193 orang dokter umum dan dokter gigi serta Rp471 miliar untuk 783 orang bidan dan perawat. Ada juga insentif bagi 203 tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp. 866 juta.
“Ini apa yang sudah dilakukan oleh provinsi, saya harapkan juga diikuti oleh kabupaten kota. Supaya nakes di kabupaten kota tidak iri.
Penanganan covid 19 ini kerja bareng dan saya rasa di kabupaten kota ada dana refocusing,” ucap Rusli Habibie. (dik/Habari.id)
