HABARI.ID, DEKOT I Rapat paripurna pembicaraan tingkat II atau tahap akhir, dalam rangka persetujuan Ranperda APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2026, bukan hanya seremonial belaka bagi Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo.
Akan tetapi, forum resmi yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPRD Kota Gorontalo Kamis (27/11/2025) itu, menjadi momen dimana Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo benar-benar menjadi kontrol atas pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui APBD.
Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo, Supriyadi Lameo, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo, terhadap persetujuan bersama Ranperda APBD Kota Gorontalo tahun 2026 menjadi sebuah Perda.
“Hari ini kita tidak hanya menuntaskan sebuah dokumen anggaran. Kita sedang menentukan arah hidup kota ini setahun ke depan. Arah yang akan dirasakan oleh para pedagang kecil di sudut pasar, anak-anak sekolah di lorong-lorong kota, warga yang menunggu perbaikan drainase setiap kali hujan turun,” ujar Ketua Fraksi Gerindra.
Ia sampaikan Fraksi Gerindra mengikuti seluruh proses pembahasan RAPBD 2026, sejak awal dan dari proses itu Fraksi Gerindra melihat satu hal yang tidak boleh dilupakan. Yakni anggaran hanyalah angka, tetapi dampaknya adalah kehidupan masyarakat.
“Kalau ditanyai apa yang terpenting bagi kota ini? Bagi Gerindra, jawabannya sederhana. Jalan yang baik, air bersih yang lancar, lingkungan yang aman bersih, dan kesempatan ekonomi yang makin terbuka,” terang Ketua Fraksi Gerindra.
Maka dari itu Supariyadi Lameo tegaskan, ada beberapa hal penting menjadi catatan penting Fraksi Gerindra DPRD Kota Gorontalo.
Diantaranya, belanja infrastruktur harus kembali ke relnya. Mandatory spending bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk ditaati. Kedua, program pengentasan kemiskinan ekstrem harus menyentuh yang paling dasar. Baik itu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan daya tahan ekonomi keluarga.
“Kami tidak ingin Kota Gorontalo hanya berdiri karena transfer pusat. Potensi kita besar. Aset kota, kegiatan ekonomi warga, dan ruang-ruang usaha yang terus tumbuh. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengelola, bukan sekadar mencatat. Kota yang mandiri adalah kota yang kuat. Gerindra ingin Gorontalo menjadi kota yang berdiri di kakinya sendiri. Kami melihat geliat UMKM semakin terasa,” tegas Ketua Fraksi Gerindra.
Selain itu lanjut Supriyadi Lameo, bahwa tugas semua unsur terkait bagaimana memastikan setiap kebijakan benar-benar membuka jalan bagi mereka yang butuh, bukan membuat mereka bingung oleh persyaratan dan birokrasi. Karena Ketika UMKM bergerak, ekonomi kota ikut bergerak.
“Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pernah berkata. “Yang terpenting dalam bernegara adalah keberpihakan
kepada rakyat. Itu ukuran moral kita. Bagi Fraksi Gerindra, ini bukan slogan. Ini prinsip yang harus melekat dalam setiap keputusan anggaran,” papar Ketua Fraksi Gerindra.
Terakhir Ia sampaikan melihat keseluruhan pembahasan Banggar DPRD dan dinamika yang terjadi, Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Ranperda APBD Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
“Kami tidak ingin APBD ini hanya berakhir sebagai dokumen tebal. Kami ingin APBD ini turun ke jalan ke warganya, ke lorong-lorongnya, ke meja para pelaku usaha kecil, ke sekolah-sekolah dan semua titik dimana kehidupan masyarakat membutuhkan sentuhan negara,” pungkas Ketua Fraksi Gerindra.(bm/habari.id).
