Aleg Deprov Dapil II Awali Reses Di Pemkab Bonebol

oleh -21 Dilihat
oleh

HABARI.ID, DEPROV | Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) II mengawali reses perdana masa persidangan pertama tahun 2024-2025 dengan menggelar kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pertemuan itu disambut langsung oleh Penjabat Bupati Budiyanto Sidiki, Rabu (13/11/2204).

Kunjungan ke Kantor Bupati Bone Bolango itu dipimpin oleh Syamsir Djafar Kiayi sebagai ketua tim reses bersama dengan Faizal Hulukati, Hamzah Idrus, Yeyen Sidiki, Lolly Yunus dan Femmy Kristina Udoki.

banner 468x60

Syamsir Djafar Kiayi membebeekan alasan mengapa reses perdana ini digelar dan melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango. Menurutnya kedatangan wakil rakyat puncak botu untuk menyerap aspirasi serta mendukung program pemerintah.

Bahkan dalam pertemuan tersebut, Penjabat Bupati Bone Bolango Budiyanto Sidiki menyampaikan berbagai isu strategis yang dihadapi daerah, mulai dari tantangan pengelolaan pertambangan, penguatan infrastruktur, hingga pengembangan sektor pariwisata.

“Banyak potensi besar di Bone Bolango yang masih terkendala infrastruktur. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan DPRD agar aspirasi ini dapat diakomodasi dalam kebijakan provinsi. Kami ingin setiap program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ucap Budiyanto dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu Ketua Tim Reses Dapil Bone Bolango Syamsir Djafar Kiayi menjelaskan bahwa kunjungan ini menjadi langkah awal dalam memahami kebutuhan di Kabupaten Bone Bolango. Ia mengatakan reses ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, melainkan wujud kepedulian DPRD terhadap rakyat yang diwakilinya.

“Kami datang untuk mendengarkan. Kami ingin tahu langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat, agar setiap kebijakan yang kami perjuangkan nanti benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Syamsir menjelaskan, pertemuan ini akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi di masyarakat secara langsung. Menurutnya, kegiatan ini penting agar kebijakan yang dibahas di tingkat provinsi mampu merefleksikan aspirasi dari bawah.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya tampak indah di atas kertas. Harus ada sinergi antara apa yang direncanakan pemerintah dan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan,” ungkapnya. (dik/habari.id)

Baca berita kami lainnya di