Dukung Regsosek, Pemda Pohuwato dan BPS Gelar Rakor Lintas Sektor

oleh
banner 468x60

HABARI.ID – Bertempat di auditorium gedung Universitas Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato menggelar Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) guna mewujudkan Satu Data Nasional sebagai langkah dalam Reformasi Perlindungan Sosial sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Pencapaian Kemiskinan Ekstrim, Selasa (20/09/2022).

Dalam laporannya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato Puguh Rahardjo, S.ST., MT menjelaskan target pelaksanaan registrasi sosial ekonomi harus memenuhi beberapa tahapan meliputi persiapan, pendataan awal, integrasi dan stabilitas sistem.

“Ini merupakan agenda super prioritas dan momentum berharga bagi kita semua untuk menuju terwujudnya satu data perlindungan sosial. Sehingga menuntut adanya upaya besar yang tidak biasa-biasa saja (extraordinary efforts) mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan”, ujar Puguh.

“Sebagai agenda nasional, tentu kolaborasi antara sentral BPS dalam tata kelola statistik nasional dari Kabupaten hingga Pusat menjadi kunci dalam keberhasilan pendataan awal Regsosek,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato Iskandar Datau mengatakan, kegiatan Regsosek ini adalah bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah digaungkan sejak tahun 2020.

“Kita perlu menciptakan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh. Salah satu usaha utama adalah melalui perbaikan dan melengkapi data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk,” terang Iskandar.

“Demi menyukseskan kegiatan pendataan awal Regsosek khususnya di Kabupaten Pohuwato, ada beberapa catatan yang perlu diingatkan yakni Regsosek merupakan kepentingan negara yang perlu didukung dan perjuangkan bersama,” pungkasnya.

Regsosek sendiri adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, maka Pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, sehingga menghasilkan suatu program yang lebih efisien. (Mg/habari.id)

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan